GROBOGANPOS.com - DPRD Grobogan komitmen akan memperjuangan para guru yang belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Setidaknya ada 213 guru di Grobogan yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi PPPK 2023 tetapi sampai sekarang belum dapat penempatan.
“Sebagai wakil rakyat, tentu kami bertanggungjawab menyampaikan aspirasi para guru tersebut dan akan memperjuangkan sampai ke pemerintah pusat. Rencananya 6 Februari kita akan audiensi dengan KemenPAN-RB. Namun apapapun keputusan dari pemerintah pusat, harus kita ikuti,” ujar Wakil Ketua DPRD Grobogan Sugeng Prasetyo saat menerima audensi 29 guru yang mewakili 213 guru yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS), beberapa hari lalu.
Hal sama disampaikan Ketua DPRD Agus Siswanto, bahwa nasib para guru tersebut harus diperjuangan hingga mendapat kejeasan yang pasti dari pemerintah pusat. Pada tahunj 2021 juga pernah terjadi hal sama. Ketika itu ada 136 guru di Grobogan yang belum diangkat menjadi PPPK, namun akhirnya bisa diselesaikan.
“Untuk itu saya berharap kepada BKPPD dapat melakukan langkah serupa, sehingga segala tuntutan dari para guru honorer bisa diakomodir. Yang penting secara regulasi terpenuhi dan kami akan melakukan pendampingan hingga masalah ini selesai,” tandas politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Gubug ini.
Kepala BKPPD Padma Saputra menambahkan, BKPPD bersama DPRD Grobogan akan berkonsultasi ke pemerintah pusat terkait masalah guru yang belum mendapat penempatan tersebut. “Selain itu, kami menunggu regulasi dari Kementerian PAN-RB. Jika Kementerian PAN-RB menginstruksikan seperti tahun 2021 lalu, ya kami akan langsung menjalankan," ujarnya. (GP-1)
